Kabinet “Merah Putih” yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto telah menarik perhatian berbagai media asing, terutama karena jumlah anggotanya yang mencapai 109 orang. Ini menjadikannya kabinet terbesar sejak era Presiden Soekarno pada tahun 1966.
Media seperti Newsweek dan Associated Press menyoroti fakta bahwa jumlah anggota kabinet Prabowo sangat signifikan dibandingkan pendahulunya, Jokowi, yang hanya memiliki 34 menteri.
Dari pantauan iddb.id peningkatan jumlah ini diduga mencerminkan tujuan politik Prabowo untuk membangun pemerintahan yang kuat dan bersatu, namun, banyak pihak yang mempertanyakan efektivitasnya.
Kabinet “Gemoy” Dinilai Tak Efektif
Para ahli dan pengamat politik menilai bahwa kabinet yang terlalu gemuk nan ‘gemoy’ ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan wewenang.
Pakar dari Universitas Diponegoro (Undip) sekaligus Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, FISIP Undip, Nur Hidayat Sardini, sangsi komposisi yang dinilai terlalu gemuk ini akan berjalan efektif.
Nur Hidayat Sardini, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa penambahan kementerian dan jabatan akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi, serta berpotensi memunculkan tumpang tindih kewenangan.
“Soalnya adalah bagaimana membagi jobdesk-nya, mengisi orang-orang sesuai dengan jobdesk, itu perlu memakan waktu. Belum kita bicara tentang apakah itu orang yang tepat atau tidak,” terang Nur Hidayat, saat dihubungi Senin (21/10/2024).
Ia menegaskan bahwa pembentukan struktur baru dalam pemerintahan bukanlah hal yang mudah dan cenderung menghambat efektivitas, terutama dalam mencapai target dalam 100 hari pertama pemerintahan.
Hal senada diungkapkan oleh pakar ekonomi Prof. Nugroho Sumarjiyanto dari Undip. Menurutnya, penambahan jabatan dalam kabinet akan membawa dampak pada pembengkakan anggaran, terutama di saat pemerintah membutuhkan dana besar untuk berbagai program, termasuk program makan siang gratis dan pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN).
Pemborosan Anggaran dan Risiko Ketidakmerataan
Pembentukan kabinet yang besar tidak hanya menimbulkan masalah dalam hal efektivitas, tetapi juga memicu kekhawatiran terkait anggaran negara.
Peneliti Center of Economic and Law Studies atau Celios, Hanif Imaduddin, menyebutkan bahwa anggaran untuk gaji dan tunjangan menteri serta wakil menteri di era Prabowo diprediksi mencapai Rp 777 miliar per tahun, jauh lebih besar dibandingkan dengan era Jokowi yang hanya sekitar Rp 387,6 miliar.
Hanif menekankan bahwa fenomena ini dapat memperlebar ketimpangan dan memperburuk kondisi fiskal negara.
Bahkan dengan populasi besar, negara-negara seperti Amerika Serikat dan China memiliki jumlah kementerian yang jauh lebih sedikit, masing-masing 15 dan 21 kementerian. Banyaknya jumlah menteri, menurut Hanif, bukanlah cara yang efektif untuk mengelola pemerintahan secara efisien, melainkan justru dapat membebani anggaran negara dan menghambat kinerja pemerintah.
Proses Pemilihan Menteri yang Kurang Selektif
Selain masalah pembengkakan anggaran, pengamat juga menyoroti proses pemilihan menteri yang dinilai kurang selektif. Media Wahyudi Askar dari Celios menyoroti bahwa jabatan strategis dalam kabinet lebih sering dibagikan berdasarkan kepentingan politik daripada berdasarkan meritokrasi.
Menurutnya, rekrutmen menteri seharusnya mengikuti prinsip seleksi yang ketat seperti halnya dalam proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), guna memastikan bahwa mereka yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan dan kompetensi yang diperlukan untuk mengelola pemerintahan.
Koordinasi antar-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA) dinilai sangat penting untuk memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan transparan dan efisien. Hal ini diperlukan guna meminimalisasi pemborosan dan potensi penyalahgunaan anggaran.
Dengan komposisi kabinet yang besar, tantangan utama bagi pemerintah Prabowo adalah bagaimana menciptakan sinergi dan kolaborasi yang efektif di antara para anggota kabinet. Koordinasi yang baik sangat diperlukan agar target-target pemerintahan dapat tercapai tanpa menambah beban anggaran yang terlalu besar.
Kritikan terhadap kabinet “Gemoy” ini menyoroti pentingnya reformasi dalam pemilihan menteri dan pengelolaan anggaran, agar pemerintahan tidak hanya terlihat kuat di atas kertas, tetapi juga mampu bekerja secara nyata untuk kepentingan rakyat.
Penulis: Purba Handayaningrat
