Rencana ambisius Istana Negara menggelar perhelatan Hari Kemerdekaan ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) menjadi buah bibir. Misalnya saja isu penyewaan 1.000 unit Alphard dan beberapa unit kendaraan lain yang akan digunakan para tamu undangan dalam perayaan 17 Agustus perdana di ibu kota baru tersebut.
Bukan tanpa sebab perayaan tahun ini menjadi perbincangan. Pasalnya, anggaran penyewaan untuk satu unit kendaraan yang digelontorkan mencapai harga fantastis, yaitu Rp 25 juta per unit per hari. Tentunya bila dijumlahkan dapat menembus Rp 25 miliar. Sudah barang tentu pula jumlah tersebut tidak sedikit bagi rakyat sebagai penyumbang negara melalui pendapatan pajak. Namun, bagi pejabat Istana jumlah duit yang digelontorkan tersebut bukan sesuatu yang dianggap mahal. Bahkan dianggap wajar.
“Kalau untuk hari kemerdekaan menurut saya enggak ada yang mahal,” kata Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, Selasa 6 Agustus 2024.
Kendati demikian, isu tersebut kadung mutung. Istana membantah kabar pihaknya akan menyewa 1.000 unit Alphard. Padahal Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur, Damun Kiswanto, mengaku sudah meneken kesepakatan dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk pengadaan kendaraan sebanyak itu, dan Kemensetneg sudah memberi uang muka 50 persen.
Ini baru Alphard yang nantinya dikhususkan untuk tamu VVIP, belum lagi jenis kendaraan lain seperti sewa Toyota Fortuner yang tembus Rp 5 juta per hari, dan Hiace tembus Rp 15 juta per hari. Belum terhitung penginapan, tiket pesawat, dan makanan para tamu undangan.
Perayaan 17 Agustus di IKN dengan menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit berbanding terbalik dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini. Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja yang terjadi di berbagai tempat dan sektor usaha, pemerintah memilih untuk menghabiskan anggaran demi ambisi perayaan kemerdekaan. Ironi.
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta mencatat, Januari sampai Juni 2024 sebanyak 7.469 orang di PHK. Jumlah tersebut bertambah 6.786 orang atau 994 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya 683 orang.
Mengutip data Kementerian Tenaga Kerja, pada periode Januari-Mei 2024 terdapat 27.222 orang tenaga kerja yang di PHK dan paling banyak terdapat di Provinsi Banten, yaitu sekitar 21,52 persen dari jumlah keseluruhan kasus yang dilaporkan.
Akumulasi angka kian membengkak di periode Januari hingga Juni 2024, terdapat 32.064 orang tenaga kerja yang di-PHK. Jumlah PHK tersebut naik 21,45% dari periode sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang.
Jumlah PHK banyak terjadi di Jakarta, sebesar 23,29% dari jumlah keseluruhan atau mencapai 7.469 orang. Disusul Banten sebesar 6.135 orang, Jawa Barat mencapai 5.155 orang, 4.275 orang di Jawa Tengah, Sulawesi Tengah sebesar 1.812 orang, dan 1.527 orang di Bangka Belitung.
Para pekerja yang mengalami PHK datang dari berbagai macam sektor, tidak hanya manufaktur. Tapi juga telekomunikasi, jasa keamanan, perbankan, media, dan sektor padat karya lainnya. Ini belum lagi ancaman PHK setelah ‘koalisi’ platform TikTok dan Tokopedia yang berimbas pada rasionalisasi pegawainya.
Kemeriahan HUT ke-79 RI di IKN nanti, nasib kaum buruh yang terdampak pemecatan perusahaan adalah sebuah ironi. Kondisi ini tidak menunjukan sensitivitas pemerintah kepada rakyatnya. 79 tahun Indonesia merdeka, sebagian pekerja masih dirundung duka karena badai PHK. Sudahkan kita sebenar-benarnya merasakan merdeka?
