Di tengah protes Revisi UU Pilkada yang dinilai memuluskan Kaesang Pangarep maju di kontestasi kepala daerah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap bekerja di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Salah satu agenda Jokowi pada hari itu adalah menerima jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membahas konsesi tambang dan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya bersama Rais Aam PBNU Miftahul Akhyar, Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar, dan Sekjen PBNU Syaifullah tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 10.20 WIB. Menurut jadwal, pertemuan dengan Jokowi berlangsung pukul 10.30 WIB.
“Kita mau bicara soal konsesi tambang dan investasi di IKN nanti,” kata Gus Yahya sebelum menemui Jokowi.
Setelah pertemuan dengan Jokowi, Gus Yahya mengatakan presiden telah memberikan konsesi tambang dan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PBNU.
“Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang telah memberikan konsesi sampai terbitnya IUP. Jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan,” kata Gus Yahya di Istana Kepresidenan Jakarta.
PBNU bakal mengerjakan usaha pertambangan di tanah seluas 26 ribu hektare bekas proyek tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha Grup Bakrie, di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Organisasi Islam ini akan segera bekerja untuk mengelola tambang.
“Karena IUP sudah kelar, mudah-mudahan Januari (2025) kita sudah bisa bekerja,” kata Gus Yahya.
Ketika ditanya perkiraan nilai produksi tambang yang akan dikelola PBNU, Gus Yahya belum bisa memberi jawaban pasti. Sebab, baru sebagian yang dieksplorasi.
“Itu baru sebagian dieksplorasi ya. Sebagian kecil saja yang dieksplorasi. Sehingga kita belum tahu semuanya berapa juga belum tahu. Baru sebagian kecil sekali yang dieksplorasi. Ya, kita sudah bisa mulai produksi tapi juga sambil harus eksplorasi lagi,” jelasnya.
Selain membicarakan tambang, Gus Yahya menyampaikan Nahdlatul Ulama berniat investasi tanah di IKN Nusantara, Kalimantan Timur hingga 100 hektare. Investasi lahan ini untuk membangun kantor PBNU, fasilitas pendidikan, hingga keagamaan.
“Nanti Insya Allah kami ingin beli tanah di IKN itu, mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare,” ucap Gus Yahya.
Aksi Tolak Pengesahan RUU Pilkada
Di saat bersamaan, tak jauh dari Istana Kepresiden, sejumlah massa menggelar aksi tolak revisi UU Pilkada. Demonstrasi digelar buntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mencoba mengakali putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR batal mengesahkan RUU Pilkada yang penuh kontroversi. Selain tak kuorum, menurut Dasco, DPR juga tidak memungkinkan menggelar Rapat Paripurna saat hari pendaftaran pencalonan kepala daerah, 27 Agustus 2024.
“Rapat paripurna kalaupun mau dilaksanakan itu tanggal 27 Agustus yang kita tahu, sama-sama tahu, sudah masa pendaftaran. Sehingga kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan karena masa pendaftaran sudah telat,” kata Dasco dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).
Aksi tolak revisi UU Pilkada sekaligus kawal putusan MK yang digelar di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat sejak pagi hingga petang berakhir ricuh. Banyak masyarakat yang ditangkap oleh aparat, sejumlah jurnalis yang meliput juga terkena intimidasi.
Penulis: Chairil Mustami
