Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, baru-baru ini mengungkapkan harapannya untuk menambah kursi menteri bagi partainya dalam kabinet yang akan dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bahlil menegaskan bahwa semakin banyak kursi yang diperoleh Golkar, semakin baik untuk pemerintahan yang akan datang.
“Semakin banyak semakin baik, dan bukan hanya itu, semuanya, kewenangan Pak Prabowo,” ujar Bahlil di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (9/10/2024).
Pernyataan Semacam ini menunjukkan sikap optimis Golkar terhadap posisi mereka di kabinet baru, meski Bahlil tidak memberikan angka pasti terkait jumlah kursi yang diinginkan.
Bahlil menjelaskan alasan di balik ambisi tersebut dengan menekankan bahwa kader Golkar telah mengalami proses pembelajaran dan pengembangan yang matang di berbagai tingkat organisasi dan birokrasi.
“Ya kita berdoa saja, karena kader-kader Golkar itu kan adalah kader-kader yang sudah berproses matang. Jika memang dianggap layak dan pantas untuk membantu Bapak Presiden Prabowo, ya kami ikhlaskan saja,” tuturnya.
Ketika ditanya tentang kabar bahwa Golkar bisa mendapatkan tujuh kursi menteri, Bahlil mengaku tidak mengetahui dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pemilik hak prerogatif dalam menentukan susunan kabinet.
“Itu hak prerogatif presiden, ya kita berdoa saja,” ungkapnya.
Serahkan Penuh ke Presiden
“Bahlil menegaskan bahwa Golkar sepenuhnya menyerahkan keputusan mengenai pembagian kursi menteri kepada Prabowo.
Golkar menyerahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, dan kami sangat memberikan keleluasaan. Itulah hak prerogatif Bapak Presiden Prabowo, dan kami taat serta menerima apapun yang diputuskan,” tegasnya.
Pernyataan ini mencerminkan sikap patuh Golkar terhadap keputusan presiden terpilih, meskipun tetap berharap untuk mendapatkan peran signifikan dalam pemerintahan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Prabowo telah mulai menyusun nomenklatur kementerian dan memanggil beberapa kandidat menjelang pelantikan pada 20 Oktober 2024.
Muzani juga menyebutkan bahwa beberapa menteri dari kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin kemungkinan akan kembali bekerja di kabinet Prabowo-Gibran, tergantung pada kompetensi dan kinerja mereka sebelumnya.
Potensi PDIP dalam Kabinet
Kabar mengenai keterlibatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam kabinet Prabowo-Gibran juga mencuat, dengan beberapa nama kader PDIP yang disebut-sebut akan masuk kabinet.
Azwar Annas, mantan Menteri PANRB, dan Olly Dondokambey, Bendahara Umum PDIP, adalah dua nama yang beredar. Olly menanggapi isu tersebut dengan merujuk pada pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menyatakan bahwa Indonesia tidak mengenal oposisi.
“Lihat saja statemen Mbak Puan,” kata Olly saat mengonfirmasi dukungan PDIP terhadap pemerintahan baru.
Ini menunjukkan bahwa PDIP tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, meskipun selama ini dikenal sebagai oposisi.
Dengan ambisi Partai Golkar untuk memperluas peran mereka di kabinet baru dan potensi PDIP yang juga menunjukkan ketertarikan untuk berkontribusi, situasi politik menjelang pelantikan kabinet Prabowo-Gibran semakin menarik. K
eputusan yang diambil oleh Prabowo mengenai pembagian kursi menteri tidak hanya akan menentukan keseimbangan kekuasaan dalam kabinet, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan baru ini. Golkar dan PDIP, masing-masing dengan kekuatan dan pengaruhnya, akan memainkan peran penting dalam stabilitas pemerintahan yang baru.
Penulis: Purba Handayaningrat
