Komisi Pemilihan umum (KPU) Jakarta menyatakan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto memenuhi syarat dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta jalur independen, Kamis (15/8/2024).
Berdasarkan hasil verifikasi faktual terakhir, Dharma-Kun mengantongi 677.468 dukungan. Angka ini melebihi batasan minimal pencalonan jalur independen untuk Pilkada Jakarta sebanyak 618.968 syarat dukungan.
Namun, warganet di X ramai mengeluhkan data pribadinya digunakan sepihak untuk mendukung bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Dharma-Kun. Padahal, mereka sama sekali tidak pernah memberi dukungan, bahkan sebagian warganet tidak kenal dengan Dharma-Kun.
Salah satu warga Jakarta yang menjadi korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sepihak untuk mendukung paslon independen Dharma-Kun adalah Juan Robin. Dia baru mengetahui namanya dicatut setelah mengecek di media sosial.
“Jadi untuk kronologinya, tadi Subuh saya sempat mengecek di X. Ramai-ramai warganet curhat mengeluhkan NIK-nya dicatut untuk paslon independen tertentu di Pilgub DKI Jakarta,” kata Juan kepada dagdigdug.co, Jumat (16/8/2024).
“Setelah itu, saya juga iseng mengecek di website KPU. Saya juga kaget, tiba-tiba NIK saya kok ada di dalam website tersebut yang menyatakan mendukung paslon tersebut,” lanjutnya.
Kemudian Juan meminta keluarganya untuk cek di website Cek Pendukung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Perseorangan. Ternyata, dari lima anggota keluarga, empat di antaranya jadi korban pencatutan sepihak.
“Jadi kaget ya lihat situasi ini, di mana negara tidak bisa menjamin data pribadi. Untuk dugaannya, tidak tahu pasti mengapa bisa seperti ini, yang pasti kecewa data pribadi bisa bocor,” ujar Juan.
Juan mengaku tidak mengenal siapa paslon Dharma-Kun, tapi dengan pencatutan sepihak tersebut seolah-olah dia memberi dukungan untuk memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta jalur independen.
“Saya sendiri tidak mengetahui paslon tersebut. Kenal saja tidak, apalagi memberikan dukungan. Itu kan tidak masuk akal ya ketika kami tidak mengenal mereka, tidak pernah bertemu mereka, tiba-tiba di website KPU menyatakan bahwa NIK kami dipakai untuk mendukung mereka,” katanya.
Untuk mengecek apakah data pribadi digunakan untuk mendukung paslon independen tertentu, Anda dapat mengakses tautan infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung dengan menyertakan NIK.
KPU Bantah Sengaja Loloskan Dharma-Kun Jalur Independen
Hingga artikel ini ditulis, belum ada klarifikasi dari KPU soal kebocoran data pribadi yang digunakan untuk memenuhi syarat dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta jalur independen.
Akan tetapi, KPU pernah membantah pihaknya sengaja meloloskan Dharma-Kun dari jalur independen agar tak muncul kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024. Sebagai informasi, sebelumnya ramai isu Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akan melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.
“Kami memastikan prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Jadi KPU tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos,” kata Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta Dody Wijaya di Kantor KPU Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).
Dody menuturkan, proses rekapitulasi hasil verifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Proses verifikasi juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta.
“Kami diawasi secara melekat oleh teman-teman Bawaslu juga ada teman-teman pemantau,” ujarnya.
Dharma-Kun: Kami Bukan Rekayasa KPU
Sementara itu, calon Gubernur Jakarta dari jalur independen, Dharma Pongrekun membantah dirinya bersama Kun Wardana adalah paslon yang direkayasa KPU untuk mengikuti Pilkada Jakarta. Ia menyebut KPU dan Bawaslu bekerja secara profesional berdasarkan aturan undang-undang.
“Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri. Sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami,” kata Dharma di Kantor KPU DKI Jakarta, Kamis (15/8/2024).
Penulis: Chairil Mustami
