Rumor kabinet gemuk naga-naganya benar adanya dan segera jadi kenyataan. Hal ini diketahui usai Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan jumlah kementerian yang akan masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjumlah 46.
Itu artinya, jumlah kementerian Kabinet Prabowo-Gibran bertambah 16 dibandingkan kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf Amin yang terdiri atas 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang.
Pengamat menilai gemuknya kabinet Prabowo untuk mengakomodasi kepentingan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) ditambah sejumlah partai yang belakangan bergabung. Namun begitu, Dasco menyebut bertambahnya kursi menteri menjadi 46 digunakan untuk mewujudkan janji-janji kampanye Prabowo-Gibran.
Diakuinya, kementerian yang ada memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian yang sebaik-baiknya untuk kemudian bermanfaat buat rakyat.
Dia juga tidak membantah penambahan komisi DPR RI menyesuaikan dengan kebutuhan kabinet mendatang.
“Sementara komisi yang ada itu akan menyesuaikan dengan kementerian yang akan menjadi mitra,” kata Dasco di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).
Dasco mengaku masih memfinalisasi terkait jumlah kementerian yang akan dibentuk di pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Saya nanti baru masih mau menghitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada pas sekitar-sekitar itu (46 jumlah kementerian),” kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10).
Sementara itu, terkait beberapa yang dipisah itu bagian dari fungsi untuk mengoptimalkan kementerian yang ada dengan sebaik-baiknya supaya lebih bermanfaat bagi rakyat.
Di sisi lain, pemisahan kementerian ini sebagai upaya untuk mewujudkan janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2024 lalu.
“Kemudian akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian baik yang existing maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru,” tutur dia.
Daftar Kementerian Prabowo-Gibran
Berikut bocoran komisi di DPR dan mitra kerja:
Kementerian
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan Rakyat
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
14. Kementerian Transmigrasi
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian BUMN
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
21. Kementerian UMKM
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
29. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
30. Kementerian Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
33. Kementerian Keuangan
34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36. Kementerian Lingkungan Hidup
37. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal
38. Kementerian Hukum
39. Kementerian HAM
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kementerian Koordinator
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan
